BOGOR, PEPO.id - Kabupaten Bogor menempati peringkat ketiga realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat pada 2025, setelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Investasi di wilayah tersebut juga menyerap 55.438 tenaga kerja, menempatkan Kabupaten Bogor di posisi kedua tertinggi di Jawa Barat setelah Kabupaten Bekasi.
Informasi tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui publikasi resmi pada 12 Oktober 2026. Capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja itu menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi daerah sepanjang 2025.
Dalam publikasi tersebut, Pemkab Bogor menyebut posisi geografis, potensi sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan perizinan sebagai sejumlah faktor pendukung pengembangan investasi.
Kabupaten Bogor juga memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,7 juta jiwa yang menjadi potensi pasar sekaligus sumber tenaga kerja produktif. Kondisi tersebut dinilai mendukung pengembangan kegiatan usaha di berbagai sektor.
Meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan capaian pada periode pelaporan 2025. Data itu tidak dapat langsung diartikan sebagai jumlah lowongan kerja yang masih tersedia saat ini.
Investasi Kabupaten Bogor Didukung Berbagai Sektor
Berdasarkan dokumen realisasi investasi Kabupaten Bogor tahun 2025 yang diterbitkan melalui situs Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, total investasi tercatat mencapai Rp32.464.791.129.182 atau sekitar Rp32,46 triliun.
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang sekitar Rp25,23 triliun. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp7,24 triliun.
Dengan demikian, investasi dalam negeri menjadi komponen terbesar dari total realisasi penanaman modal di Kabupaten Bogor sepanjang 2025.
Dari sisi perencanaan wilayah, Pemkab Bogor mencatat rencana peruntukan kawasan industri seluas 9.278 hektare yang tersebar di 16 kecamatan. Pemerintah daerah juga merencanakan kawasan pariwisata seluas 8.105 hektare di 17 kecamatan.
Selain itu, terdapat rencana kawasan peternakan seluas 664 hektare di 10 kecamatan dan kawasan perikanan budi daya seluas 992 hektare di delapan kecamatan. Adapun kawasan pertambangan dan energi direncanakan seluas 1.337 hektare di delapan kecamatan.
Peruntukan tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan ekonomi berdasarkan potensi setiap wilayah. Namun, luas kawasan yang direncanakan tidak berarti seluruh lahan sudah dibangun atau beroperasi sebagai kawasan usaha.
Dalam publikasi resminya, Pemkab Bogor menyatakan, “Perencanaan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan potensi wilayah sesuai karakteristik dan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah.”
Pernyataan tersebut menjelaskan arah pengembangan wilayah yang disiapkan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan ekonomi dan investasi.
Wilayah Timur dan Barat Disiapkan untuk Pengembangan Ekonomi
Pemkab Bogor mengarahkan pengembangan industri dan manufaktur di sejumlah wilayah timur, antara lain Klapanunggal, Cileungsi, Gunung Putri, dan Jonggol.
Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung kegiatan industri, pengembangan produk bernilai tambah, serta aktivitas logistik regional.
Sementara itu, wilayah barat, termasuk Tenjo dan Parung Panjang, diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan hunian mandiri dan pusat logistik yang terhubung dengan pusat ekonomi lainnya.
Selain industri, pemerintah daerah turut mendorong pengembangan sektor pariwisata yang menyesuaikan potensi lokal dan memperhatikan pelestarian lingkungan. Potensi wisata alam dan Desa Konservasi Malasari disebut menjadi bagian dari arah pengembangan tersebut.
Pengembangan berbagai sektor itu juga berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, terutama akses jalan dan konektivitas antarkawasan. Infrastruktur diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Pemkab Bogor juga menyebut rencana pembangunan pusat olahraga terpadu berskala internasional di Rancabungur pada lahan sekitar 750 hektare. Rencana tersebut diproyeksikan membuka peluang pengembangan sektor olahraga, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya apabila direalisasikan.
Pelayanan Perizinan Jadi Bagian dari Upaya Menarik Investasi
Untuk mendukung kegiatan usaha, Pemkab Bogor mengoptimalkan pelayanan perizinan melalui transformasi digital. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan sistem OPTIMIS DPMPTSP, integrasi dengan Online Single Submission (OSS), serta pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik.
Langkah tersebut ditujukan untuk mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha dan calon investor. Pelayanan yang lebih mudah dan transparan diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Dalam publikasi yang sama, Pemkab Bogor menegaskan, “Investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai penanaman modal, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan.”
Pernyataan itu menempatkan penyerapan tenaga kerja dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai bagian penting dalam pengembangan investasi daerah.
Capaian penyerapan 55.438 tenaga kerja pada 2025 menjadi salah satu data yang disampaikan pemerintah daerah untuk menggambarkan kontribusi investasi terhadap perekonomian Kabupaten Bogor.
Ke depan, perkembangan investasi daerah dapat dipantau melalui realisasi penanaman modal, penyerapan tenaga kerja, serta pelaksanaan rencana pengembangan kawasan.
Data lanjutan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan investasi membuka kesempatan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
