PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan aspirasi warga terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di saat yang sama, pemerintah daerah menyiapkan solusi konkret berupa pembangunan jalur khusus tambang untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Rudy saat menemui langsung ribuan warga yang menggelar aksi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5/2026).
Ia hadir bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta Sekretaris Daerah untuk berdialog dengan massa.
Rudy mengapresiasi cara penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan konstruktif. Ia menegaskan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat yang kini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang, khususnya di wilayah barat Bogor.
Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Fokus Benahi Kawasan Parung, PKL Ditata Tanpa Digusur
“Ini wujud bahwa masyarakat hadir dengan cara yang santun, baik, dan jujur. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kami menghargai tahapan evaluasi yang sedang dilakukan,” ujarnya.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut segera diumumkan, terutama untuk tambang yang telah mengantongi izin resmi. Menurutnya, seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Selain isu operasional tambang, Rudy juga menyoroti nasib warga terdampak yang hingga kini masih menunggu kejelasan bantuan kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Masyarakat yang terdampak masih menunggu kepastian terkait kompensasi bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Baca Juga: Rudy Susmanto Perkuat Tata Kelola Perizinan untuk Dukung Pembangunan dan Tingkatkan PAD
Dalam penjelasannya, Rudy menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan perannya sesuai kewenangan, termasuk menjembatani aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi.
“Kami hidup dalam sistem pemerintahan berjenjang. Apa yang menjadi kewenangan kami di Kabupaten Bogor akan kami tindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan di atas kami akan kami sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD tengah menyiapkan pembangunan jalan khusus tambang. Proyek ini saat ini telah memasuki tahap penetapan lokasi yang diajukan ke pemerintah provinsi.
“Pembangunan jalan khusus tambang saat ini sudah masuk tahap penetapan lokasi. Target kami, tahun 2026 pembebasan lahan bisa selesai 100 persen, sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan,” ungkap Rudy.
Ia menilai, kehadiran jalur khusus tersebut akan menjadi solusi untuk mengurangi gangguan terhadap pengguna jalan umum saat aktivitas tambang kembali berjalan.
Di sisi lain, Rudy menyebut respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup positif. Sejumlah kajian bahkan telah dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Menurutnya, keberadaan sektor pertambangan tetap dibutuhkan untuk mendukung pembangunan, terutama dalam menjaga ketersediaan material di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar dan potensi kelangkaan.
“Percepatan pembangunan membutuhkan ketersediaan material. Kalau terjadi kelangkaan, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua,” pungkasnya.***
