CIBINONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran untuk mendukung pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang (Bomang) serta pembebasan lahan proyek Underpass Citayam pada 2027. Kedua proyek infrastruktur tersebut masuk dalam postur APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, anggaran pembangunan Flyover Bomang telah dimasukkan dalam rancangan APBD 2027. Namun, alokasi tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bogor untuk memperoleh persetujuan.

“Flyover Bomang pertama sudah dianggarkan melalui postur APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027. Mudah-mudahan disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor,” ujar Rudy, Senin (16/11/2026).

Selain Flyover Bomang, Pemkab Bogor juga menyiapkan pembiayaan untuk pembebasan lahan proyek Underpass Citayam. Dalam proyek ini, penyusunan Detail Engineering Design (DED) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan proses pengadaan lahan melibatkan Pemkab Bogor dan Pemerintah Kota Depok.

Pembagian tanggung jawab tersebut diperlukan karena lokasi pembangunan Underpass Citayam berada di dua wilayah administrasi. Sebagian area proyek masuk Kota Depok, sementara bagian lainnya berada di Kabupaten Bogor.

Rudy menjelaskan, Pemkab Bogor telah memasukkan anggaran pembebasan lahan untuk wilayah yang menjadi kewenangannya dalam APBD 2027. Langkah serupa juga menjadi tanggung jawab Pemkot Depok untuk lahan yang berada di wilayahnya.

“DED Underpass Citayam disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Depok berkewajiban melakukan pembebasan lahannya. Karena separuhnya masuk Depok dan separuhnya masuk Kabupaten Bogor, maka dalam postur APBD Tahun Anggaran 2027 Pemkab Bogor juga menganggarkan untuk pembebasan lahan Underpass Citayam,” jelasnya.

Proses pengadaan lahan nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapannya mencakup penilaian oleh tim appraisal serta penyelesaian berbagai persyaratan administrasi sebelum pembebasan lahan dapat dilakukan.

Rudy menegaskan, Pemkab Bogor akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, penanganan kebutuhan infrastruktur tidak semestinya hanya didasarkan pada status kewenangan jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun desa.

Pertimbangan utama, kata dia, adalah dampak pembangunan terhadap kepentingan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kemampuan keuangan daerah dalam membiayainya.

“Selama menyangkut kepentingan masyarakat dan tentunya itu bisa menggerakkan roda perekonomian, dan kekuatan fiskal kita mencukupi, tentu akan kita prioritaskan untuk kita tanggulangi terlebih dahulu,” tegas Rudy.

Melalui dukungan anggaran tersebut, Pemkab Bogor berharap pembangunan Flyover Bomang dan Underpass Citayam dapat berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Kehadiran kedua infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar hubungan antarkawasan, mengurangi hambatan perjalanan, sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.***