PEPO.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) serta pembahasan optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang untuk mendorong perekonomian daerah di Jawa Barat, di Bandung, Selasa (4/8/2026). Kegiatan itu dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan para kepala daerah se-Jawa Barat.
Menurut Rudy, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dimulai dari penguatan tata kelola pemerintahan di seluruh lini birokrasi.
Baca Juga: Wisata Bukan Sekadar Hiburan, Bupati Bogor Rudy Susmanto Dorong Animalium Jadi Ruang Belajar Terbuka
“Korupsi adalah musuh bersama. Pencegahannya dimulai dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor terus mendorong penguatan mekanisme pengawasan internal dan memperluas penerapan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi MCSP juga disebut menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan minim celah penyimpangan.
Selain isu pencegahan korupsi, rapat koordinasi tersebut juga membahas pengelolaan tanah dan tata ruang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Rudy menilai pengelolaan aset dan ruang yang baik akan memberikan kepastian pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan Sekolah Rakyat Jasinga, Fokus pada Siswa Keluarga Prasejahtera
“Tata kelola aset dan tata ruang yang baik akan memberikan kepastian dalam pembangunan dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rudy menekankan bahwa pemerintahan yang bersih harus berjalan seiring dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terus diperkuat.
“Komitmen kita sama, menghadirkan pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pemkab Bogor, lanjut Rudy, akan terus memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.***
