PEPO.id -- Berawal dari konflik kecil di akhir 1998, Poso berubah menjadi medan kekerasan berkepanjangan—ribuan nyawa melayang, ribuan rumah hancur, dan luka sosial yang terasa hingga bertahun-tahun.
Tragedi Kerusuhan Poso (1998–2007) merupakan salah satu konflik komunal paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern.
Konflik ini terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, melibatkan kelompok masyarakat Muslim dan Kristen, dan berlangsung dalam beberapa gelombang kekerasan yang berkepanjangan.
Awal mula konflik terjadi pada Desember 1998. Sebuah insiden lokal yang pada awalnya tampak sederhana justru berkembang menjadi bentrokan antar kelompok. Ketegangan yang sudah lama terpendam—baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial—membuat situasi cepat memanas.
Persaingan dalam perebutan pengaruh di tingkat lokal, ditambah ketimpangan pembangunan, memperbesar rasa saling curiga.
Dalam waktu singkat, konflik yang semula bersifat personal berubah menjadi konflik komunal. Identitas agama dan etnis mulai dijadikan pembeda yang memperuncing perpecahan.
Masyarakat terbelah, dan kekerasan mulai meluas ke berbagai wilayah di Poso.
Baca Juga: Bogorun 2026 Dipadati Ribuan Peserta, Rudy Susmanto Soroti Semangat Kebersamaan Warga
Konflik ini kemudian berlangsung dalam beberapa fase. Gelombang pertama terjadi pada 1998, disusul eskalasi besar pada April 2000. Namun puncak kekerasan terjadi pada Mei hingga Juni 2000. Pada periode ini, bentrokan berlangsung sangat intens. Serangan terjadi secara terbuka, melibatkan massa dalam jumlah besar. Banyak desa menjadi sasaran, rumah-rumah dibakar, dan tempat ibadah dirusak.
Dampak dari konflik ini sangat besar. Lebih dari 1.500 orang dilaporkan meninggal dunia. Ribuan lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, puluhan ribu warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan rumah, harta benda, dan kehidupan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Kerusakan infrastruktur juga sangat parah. Rumah, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya hancur. Poso yang sebelumnya merupakan daerah yang relatif tenang berubah menjadi wilayah dengan trauma kolektif yang mendalam.
Memasuki tahun 2001, pemerintah mulai mengambil langkah serius untuk menghentikan konflik. Upaya rekonsiliasi dilakukan melalui dialog antara tokoh-tokoh dari kedua kelompok. Puncaknya adalah tercapainya Deklarasi Malino pada Desember 2001.
Deklarasi ini menjadi titik balik penting. Dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menghentikan kekerasan, mengembalikan keamanan, serta membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat. Meski tidak langsung menghilangkan seluruh ketegangan, perjanjian ini berhasil meredam konflik berskala besar.
Namun, situasi belum sepenuhnya pulih. Setelah tahun 2003, muncul aksi-aksi kekerasan yang melibatkan kelompok radikal. Serangan sporadis masih terjadi, meskipun tidak sebesar sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak konflik tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Dalam proses penegakan hukum, sejumlah pelaku kekerasan diadili. Salah satu kasus yang paling mendapat perhatian adalah eksekusi terhadap tiga terpidana, yaitu Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva, dan Marinus Riwu pada tahun 2006. Proses hukum ini menuai berbagai reaksi dari masyarakat, mencerminkan kompleksitas konflik yang terjadi.
Tragedi Poso bukan hanya tentang angka korban atau kerusakan fisik, tetapi juga tentang luka sosial yang dalam. Konflik ini memperlihatkan bagaimana isu identitas—agama, etnis, dan kelompok—dapat menjadi pemicu kekerasan jika tidak dikelola dengan baik.
Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pengingat penting tentang bahaya konflik horizontal. Ketika ketidakadilan, kesenjangan, dan ketidakpercayaan dibiarkan, sebuah insiden kecil dapat berkembang menjadi tragedi besar.
Hingga kini, Poso terus berupaya membangun kembali kehidupan yang damai. Rekonsiliasi, pembangunan, dan penguatan toleransi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang.
Tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia: bahwa keberagaman harus dijaga dengan dialog, keadilan, dan rasa saling menghormati, agar tidak berubah menjadi sumber perpecahan yang menghancurkan.
Peran Jusuf Kalla di Konflik Poso
Di tengah konflik yang telah menelan ribuan korban, satu langkah berani membuka jalan damai—ketika dialog dipilih di atas kekerasan.
Perdamaian di Poso tidak terjadi begitu saja. Di balik meredanya konflik panjang yang menelan banyak korban, ada peran penting seorang tokoh yang memilih jalur dialog di tengah situasi penuh ketegangan—Jusuf Kalla.
Pada awal 2000-an, saat konflik komunal di Poso dan Ambon masih memanas, Jusuf Kalla yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengambil inisiatif untuk turun langsung.
Ia tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan, tetapi juga membuka ruang komunikasi antara pihak-pihak yang bertikai.
Langkah penting terjadi pada 20 Desember 2001 melalui Deklarasi Malino. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari kelompok yang bertikai—baik dari unsur Muslim maupun Kristen—duduk bersama untuk merumuskan jalan keluar. Ini menjadi titik balik penting setelah bertahun-tahun konflik berlangsung.
Baca Juga: Hadiri Milangkala Tatar Sunda, Rudy Susmanto Tekankan Pentingnya Jaga Warisan Leluhur
Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat politik. Proses perdamaian dirancang melalui beberapa jalur, mulai dari komisi keamanan yang mendorong penyerahan senjata, hingga komisi sosial ekonomi yang fokus pada pemulihan kehidupan masyarakat.
Selain itu, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat lokal dilibatkan secara aktif agar perdamaian tidak hanya berhenti di atas kertas.
Jusuf Kalla juga menekankan bahwa konflik yang terjadi bukan semata-mata soal agama, melainkan persoalan yang lebih kompleks, seperti politik dan ketimpangan sosial. Cara pandang ini menjadi kunci dalam meredam narasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.
Seiring waktu, hasil dari upaya tersebut mulai terlihat. Situasi di Poso berangsur kondusif. Meski sempat muncul gangguan keamanan setelahnya, konflik berskala besar berhasil dihentikan, dan masyarakat perlahan kembali membangun kehidupan mereka.
Memasuki April 2026, nama Jusuf Kalla kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya terkait konflik Poso dan Ambon ramai diperbincangkan di media sosial.
Pernyataan tersebut memicu polemik, terutama karena dianggap sensitif oleh sebagian pihak.
Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla memilih untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Malino.
Ia menjelaskan konteks pernyataannya, sekaligus menegaskan kembali pentingnya memahami konflik secara utuh, bukan sekadar dari satu sudut pandang.
Di tengah polemik tersebut, satu hal tetap menjadi catatan penting: perdamaian di Poso yang terjaga hingga kini tidak lepas dari upaya panjang, dialog terbuka, dan keberanian untuk meredam konflik melalui pendekatan yang inklusif.
Hari ini, Poso menjadi contoh bahwa konflik sebesar apa pun dapat diselesaikan jika semua pihak bersedia duduk bersama. Tantangannya kini adalah menjaga perdamaian itu tetap hidup, sekaligus menghapus stigma masa lalu agar tidak kembali memicu perpecahan.