BOGORINSIDER.com — Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat (10/4/2026). Meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, layanan publik dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Rudy Susmanto yang mendorong efisiensi penggunaan energi di lingkungan pemerintahan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan pelaksanaan hari pertama WFH berlangsung lancar dan terkendali. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total pegawai menjalankan skema kerja dari rumah.
Baca Juga: Sport Center Rancabungur Dibangun, Rudy Susmanto Pastikan Tenaga Kerja Lokal Diutamakan
Menurutnya, penerapan WFH tidak dilakukan secara menyeluruh di semua perangkat daerah. Sejumlah unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap beroperasi penuh dengan sistem work from office (WFO).
“Beberapa kecamatan seperti Tenjo dan Cigombong tidak menerapkan WFH. Begitu juga layanan esensial seperti rumah sakit, BPBD, pemadam kebakaran, dan Satpol PP tetap bekerja penuh di lapangan,” jelas Ajat.
Untuk menjaga produktivitas, seluruh ASN sebelumnya telah diminta menyusun rencana kerja harian secara rinci. Pengawasan juga dilakukan secara langsung guna memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan sesuai target.
Ajat menegaskan, meski bekerja dari rumah, ASN tetap dituntut siap siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan hadir di kantor. Ia pun menilai implementasi perdana ini berjalan sesuai harapan.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan 100 persen. Tidak ada yang terhenti,” tegasnya.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan dalam satu bulan ke depan, terutama untuk mengukur efektivitas kebijakan ini terhadap efisiensi penggunaan energi, termasuk konsumsi bahan bakar dan listrik di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: Arahan Bupati Rudy Susmanto, Pemkab Bogor Perkuat Peran TKPK Tekan Kemiskinan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, memastikan sektor layanan kesehatan tidak terdampak kebijakan WFH. Seluruh fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, tetap beroperasi normal.
Ia menjelaskan, penerapan WFH di lingkup Dinas Kesehatan hanya berlaku bagi sebagian pegawai administratif dengan sistem bergiliran, sementara pejabat struktural tetap bekerja di kantor.
“Pelayanan kepada pasien tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektivitas kerja jarak jauh.
Menurutnya, penggunaan rapat virtual, tanda tangan elektronik, serta kesiapan petugas layanan digital menjadi faktor utama agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Di tingkat kewilayahan, Camat Bojonggede, Teny Ramdani, menilai kebijakan ini berjalan efektif. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung normal karena petugas pelayanan tetap bekerja di kantor.
“Administrasi juga tetap lancar karena sudah didukung sistem digital, mulai dari verifikasi hingga penandatanganan,” katanya.***
