PEPO.id - Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membenahi pelayanan perizinan agar lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Ia tidak ingin pengembang maupun investor harus menunggu berbulan-bulan tanpa kejelasan hanya karena lemahnya koordinasi atau proses administrasi yang tidak berjalan efektif.
Rudy menegaskan, kemudahan perizinan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mempercepat pembangunan Kabupaten Bogor. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan yang jelas sejak awal, mulai dari persyaratan hingga tahapan penyelesaian permohonan.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat mengikuti Rapat Forum Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bogor di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (3/11).
Dalam forum tersebut, ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak membiarkan pemohon perizinan berada dalam ketidakpastian. Setiap permohonan harus dievaluasi sejak awal sehingga pengembang mengetahui ketentuan yang harus dipenuhi sebelum proses berlanjut.
"Kalau bisa sampaikan bisa, kalau tidak bisa sampaikan tidak bisa karena aturan. Begitu juga ketika ada pengembang mengajukan perizinan, sejak awal harus dievaluasi dan disampaikan tahapan apa saja yang harus dipenuhi. Kita bantu dan pandu agar prosesnya berjalan cepat," tegas Rudy.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Bogor. Namun, percepatan pelayanan tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kejelasan aturan justru diperlukan agar proses perizinan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Rudy juga menyoroti masih adanya pengajuan izin yang membutuhkan waktu panjang tanpa informasi perkembangan yang memadai. Situasi semacam ini bukan hanya merugikan pemohon, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, selama hampir satu tahun menjalankan pemerintahan, dirinya belum memperoleh laporan berkala dari OPD mengenai jumlah perizinan yang telah diselesaikan maupun permohonan yang masih tertahan dalam proses.
Padahal, laporan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi pelayanan secara menyeluruh sekaligus mengidentifikasi hambatan yang membutuhkan penyelesaian lintas perangkat daerah.
Rudy mengingatkan bahwa persoalan pelayanan di satu instansi dapat berdampak terhadap penilaian masyarakat dan investor kepada Pemerintah Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Karena itu, setiap OPD harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan.
"Proses perizinan tidak perlu menunggu arahan khusus, karena pedomannya sudah jelas, yaitu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Selain memperbaiki koordinasi, Rudy meminta komunikasi antara perangkat daerah dan pengembang dilakukan secara terbuka. Persyaratan yang belum dipenuhi harus disampaikan secara terperinci agar pemohon tidak berulang kali menghadapi ketidakjelasan dalam melengkapi dokumen administrasi.
Pengawasan juga perlu diperkuat melalui pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS). Ia meminta seluruh OPD konsisten memperbarui informasi perkembangan permohonan perizinan agar setiap tahapan dapat dipantau oleh pemerintah daerah.
"Saya ingin mengetahui apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam proses, serta kendala apa yang harus segera kita selesaikan. Jangan sampai sistem yang seharusnya mempermudah pengawasan justru tidak memberikan informasi karena tidak diperbarui," tegasnya.
Bagi Rudy, transparansi dan kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan investor. Pelayanan yang cepat dan informatif akan memberikan pengalaman positif bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat reputasi Kabupaten Bogor sebagai daerah yang terbuka terhadap investasi.
Ia menilai, pengalaman investor dalam mengurus perizinan dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha lain untuk menanamkan modalnya. Karena itu, kualitas pelayanan pemerintah daerah perlu menjadi perhatian serius.
"Ketika investor mendapatkan kepastian hukum dan merasakan proses perizinan yang cepat, mereka tentu akan menyampaikan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya. Pada akhirnya, para investor akan melihat Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki iklim investasi yang baik," ungkap Rudy.
Melalui Forum Tata Ruang, Rudy berharap koordinasi antarperangkat daerah semakin solid sehingga kendala perizinan dapat segera ditangani. Ia juga meminta perkembangan setiap permohonan dievaluasi dan dilaporkan secara rutin, sehingga tidak ada lagi proses administrasi yang berjalan tanpa kejelasan.
Pembenahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat. Dengan demikian, kemudahan berusaha dapat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi dan mendukung pembangunan Kabupaten Bogor secara berkelanjutan.***
