PEPO.id - Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pembangunan infrastruktur dalam program penataan jalur Puncak mulai direalisasikan pada 2027. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut tahapan perencanaan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) telah dipersiapkan sejak 2025 hingga 2026 sebagai landasan pembenahan kawasan wisata tersebut.
Penataan ini diarahkan untuk mengurangi kemacetan, memperbaiki kondisi infrastruktur, serta menciptakan kawasan pariwisata yang lebih tertib dan nyaman. Sejumlah titik yang dinilai membutuhkan pembenahan juga telah ditinjau langsung oleh Rudy bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor pada Jumat (6/11).
Peninjauan dilakukan mulai dari kawasan Gadog, Simpang Pasir Muncang, Pasir Angin, Megamendung, Simpang Tiga Hankam, Pasar Cisarua, hingga Simpang Tiga Taman Safari Indonesia.
Rudy menjelaskan, salah satu upaya yang disiapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan adalah membuka sejumlah titik akses di sepanjang jalur Puncak. Pemerintah daerah juga akan membenahi kawasan rest area agar lebih rapi dan mampu menunjang kegiatan wisata.
“Perencanaannya sudah kita persiapkan di 2025-2026, DED-nya juga sudah siap. Kita akan menindaklanjuti pembangunan infrastrukturnya pada 2027,” ungkap Rudy.
Selain pembangunan fisik, penertiban bangunan yang melanggar aturan turut menjadi bagian dari rencana pembenahan. Perhatian khusus diberikan terhadap bangunan yang menutup atau menghambat fungsi saluran air di sepanjang jalur Puncak.
Namun, Rudy menegaskan bahwa proses penataan tidak boleh mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Pemerintah daerah ingin memastikan pembenahan kawasan tetap memberi ruang bagi warga dan pelaku usaha untuk mempertahankan sumber penghidupan mereka.
Karena itu, pendekatan dialog dan musyawarah akan diutamakan dalam mengambil langkah penataan. Pemerintah berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak tanpa menghambat upaya memperbaiki kawasan wisata Puncak.
“Kita tidak ingin menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah selatan. Kita mengedepankan musyawarah mufakat agar keberlangsungan wisata Puncak bisa lebih optimal,” tegasnya.
Rudy juga menilai keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah. Keterlibatan pelaku usaha pariwisata diperlukan agar pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan pengembangan destinasi dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui penataan tersebut, Pemkab Bogor berharap kawasan Puncak tidak hanya lebih lancar dilalui kendaraan, tetapi juga memiliki lingkungan yang tertib, fasilitas yang memadai, serta aktivitas pariwisata yang dapat berkembang secara berkelanjutan.***
